Dengan isu ekonomi yang kita hadapi begitu pelik, inflasi yang signifikan naik melambung dengan jatuhnya harga rupiah dan meroketnya harga emas yang membuat goyang lembaga keungan perbankan, ananda perlu mengetahui bahwa Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025. Namun, lembaga internasional seperti IMF dan OECD memproyeksikan pertumbuhan sekitar 4,7% hingga 5,2%. Faktor-faktor seperti ketegangan perdagangan global, khususnya dengan AS, dan tekanan inflasi menjadi tantangan utama. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang prudent
Berikut adalah beberapa isu utama yang perlu diperhatikan:
1. Pemotongan Anggaran dan Dampaknya pada Sektor Keuangan
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah mengumumkan langkah penghematan anggaran sebesar $19 miliar untuk mendanai program-program prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis. Pemotongan ini mencakup pengurangan anggaran perjalanan dinas, pengadaan alat tulis, dan penggunaan pendingin ruangan di kantor-kantor pemerintah. Selain itu, beberapa proyek infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan dibatalkan akibat pengurangan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum hingga lebih dari 70%. Langkah-langkah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan investasi swasta.
2. Penurunan Suku Bunga Acuan oleh Bank Indonesia
Pada Januari 2025, Bank Indonesia secara tak terduga menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Keputusan ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekspor, konsumsi, dan investasi swasta. Namun, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait pelemahan nilai tukar Rupiah, yang telah mengalami penurunan sekitar 8% terhadap Dolar AS sejak September 2024.
3. Pembentukan Lembaga Investasi Negara
Pemerintah telah mendapatkan persetujuan parlemen untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi bernama Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara), yang mirip dengan Temasek di Singapura. Danantara akan mengelola aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan modal awal sebesar Rp1.000 triliun. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pengembalian investasi dari BUMN.
4. Implementasi Sistem Perpajakan Baru
Pada awal tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem perangkat lunak perpajakan baru yang dikenal sebagai "core tax". Namun, sistem ini mengalami berbagai masalah, seperti ketidaksesuaian data dan gangguan operasional, yang mengakibatkan gangguan pada kegiatan bisnis. Sebagai respons, otoritas pajak memutuskan untuk kembali menggunakan sistem lama secara paralel dan memberikan dispensasi atas keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh masalah ini.
5. Penghapusan Utang bagi UMKM
Pemerintah memberlakukan regulasi yang memungkinkan penghapusan penuh utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Rp500 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kesehatan keuangan bank, terutama terkait dengan manajemen risiko kredit.
6. Tantangan Likuiditas dan Biaya Dana
Meskipun proyeksi pertumbuhan kredit perbankan meningkat menjadi 11-13% pada tahun 2025, tantangan terkait likuiditas dan meningkatnya biaya dana diperkirakan akan memengaruhi kinerja bank, terutama bank BUMN. Ketidakpastian global dan kondisi likuiditas yang ketat menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas sektor perbankan.
Menghadapi tantangan ekonomi yang serba tidak menentu ini, literasi dan pengetahuan tentang ekonomi perlu terus diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pencerahan-pencerahan tersebut bisa membuat masyarakat semakin bijak dalam menata kehidupan ekonominya.
Tinggalkan Komentar